Kominfo Banten dan Cyber Polda Banten di Pinta Tertibkan Usaha Internet Service Provider Ilegal di Lebak Selatan

Lebak, - Kebutuhan internet saat ini yang semakin tinggi, membuat banyak pengusaha menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet atau biasa disebut Internet Service Provider (ISP). Namun maraknya bisnis ini diduga ilegal tanpa perijinan yang lengkap, sehingga pihak terkait seperti Dinas Kominfo Banten, DPMPTSP, Cyber Polda Banten maupun Satpol PP agar segera menertibkan perusahaan ISP Ilegal.

Aktifitas layanan telekomunikasi di Indonesia diatur dengan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah No. 46/2001 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepmenhub No. 20/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, serta peraturan dan ketentuan pelaksanaan lainnya.

Baca juga: Jadi Buronan di Negaranya, Seorang WN Tiongkok Segera Dideportasi Imigrasi Jakarta Pusat

Dikutip dari Dodi Efendi, Pemerhati Jasa Layanan Internet, menurutnya jenis-jenis perizinan yang harus dimiliki perusahaan ISP antara lain, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup, Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP), Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data, Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Provider/NAP), Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Untuk Menggunakan Satelit Asing JCSAT – 4B, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Untuk Menggunakan Satelit Asing MEASAT – 3B dan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Untuk Menggunakan Satelit Asing Chinasat 10.

Bagi perusahaan jaringan ISP izin jaringan yang harus dimiliki yaitu:

Baca juga: Jusuf Rizak ke Bareskrim Polri Lengkapi Data Korupsi Dana Hibah BUMN PWI Pusat RP.2,9 Milyar

Jartaplok CS – Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched
Jartaplok PS – Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched
Jartaptup – Jaringan Tetap Tertutup
Jartap SLJJ Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh
Jartap SLI – Jaringan Tetap Sambungan Langsung Internasional
Terkait izin jaringan, perusahaan jaringan internet (ISP) juga harus memiliki legalitas infrastuktur jaringan yang dimiliki, yang terdiri dari:

- Data Tiang
- Data Titik Akses (ODP, JB, atau Fixing Slack)
- Data Jalur Kabel
- Data Izin Wilayah (Izin Desa, RT/RW dan dinas terkait)

Baca juga: Polda Jabar Amankan Pelaku Kasus Tidak Pidana Pencurian Grup Lampung

"Faktanya, di Lebak Selatan, meliputi Kecamatan Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah, Cibeber dan Cilograng para pengusaha lokal penyedia layanan internet yang menjadi mitra atau reseller ISP, Diduga masih ada beberapa dari mereka yang melakukan layanan penyedia internet secara ilegal." ujar Dodi.

Praktek yang diduga ilegal lainnya adalah penggunaan tiang-tiang milik PLN dan Telkom untuk memasang kabel Fiber Optik untuk distribusi layanan internet ke pelanggan tanpa ijin atau kerjasama.

Baca juga: Ketua Feradi WPI Lebak Siap Antar Korban Perampasan Motor di Cijoro Ke Polres Lebak atau Ke Polda Banten

Hal yang disinyalir ilegal ini tentu sangat merugikan berbagai pihak, negara dirugikan dengan tidak adanya pemasukan retribusi atau pajak, ISP dirugikan sesama pengusaha lokal penyedia layanan internet yang legalitasnya lengkap dirugikan dengan adanya persaingan yang tidak sehat karena biaya yang dikeluarkan lebih tinggi untuk memenuhi legalitas penyedia layanan internet, sementara yang ilegal jelas biayanya jauh lebih murah. Sebagai contoh, salah satu pengusaha penyedia internet di wilayah Panggarangan yang menjadi mitra PT. Bantani Media Utama, untuk membayar biaya sewa penggunaan tiang PLN kepada Icon+ harus mengeluarkan uang sebesar dua puluh enam juta rupiah per bulan.

Dari fakta tersebut, diharapkan para pihak terkait yang berwenang antara lain, Diskominfo Lebak dan Banten, DPMPTSP, Cyber Crime Polda Banten dan otoritas lainnya untuk lebih pro aktif melakukan sosialisasi, pengawasan dan penertiban sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.**"

Baca juga: Tarik Paksa Kendaraan Konsumen, LBH Masyarakat Minangkabau Laporkan Leasing ACC ke Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumbar